Praktik Kartel di Dalam Perdagangan – Penting!

pengertian kartel dan jenisnya

Ilustrasi | economist.com

A. Pengertian Kartel

Kartel merupakan istilah yang dikenal dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Di bidang ekonomi, kartel menyatakan perilaku atau praktik yang berhubungan dengan persaingan industri atau persaingan usaha. Di bidang hukum, praktik tersebut dilarang secara hukum, karena dapat merugikan kepentingan umum atau publik.

Secara sederhana, kartel adalah bentuk persekongkolan dari beberapa pihak yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan (keuntungan) mereka sendiri.

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli.Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya.

Dengan perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

Dalam Black’s Law Dictionary Kartel diartikanA combination of producer of any product joined together to control its productions, sale and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity”.

Sementara itu Anton Muliono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kartel sebagai (1) Organisasi perusahaan-perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang memproduksi barang-barang sejenis. (2) Persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu.

Richard Postner mengartikan Kartel : A contract among competing seller to fix the price of product they sell ( or, what is the small thing, to limit their out put ) is likely any other contract in the sense that the partieswould not sign it unless they expected it to make them all better off.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur yang bisa diartikan sebagai kartel adalah menurut pasal 11, yaitu:

  1. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya,
  2. Bermaksud mempengaruhi harga
  3. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran
  4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

B. Mengapa Kartel Dilarang ?

Menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui tentang perlunya tercipta suatu iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian. Dari sisi produsen, persaingan usaha yang sehat akan mendorong terciptanya efisiensi produksi dan alokasi input, serta akan mendorong para pelaku usaha (produsen) untuk memperbanyak inovasi di segala lini produksi, termasuk pula infrastruktur produksi. Dari sisi konsumen akan mendapatkan manfaat berupa harga yang relatif lebih murah, karena harga output terbentuk oleh proses produksi ataupun pengelolaan organisasi produksi yang efisien.

Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh produsen dalam iklim persaingan adalah ketidakpastian bisnis. Tidak sedikit nama-nama besar perusahaan dunia akhirnya tenggelam akibat semakin tingginya intensitas persaingan. Sebut saja seperti perusahaan garmen terkemuka dengan merek “Levi’s” yang kini sudah tidak lagi terdengar namanya. Atau seperti Ericsson, Siemens Telecommunication, Kodak, dan lain-lain yang sempat besar di masa kejayaannya. Ada ribuan perusahaan-perusahaan besar yang sudah tidak lagi terdengar namanya karena begitu ketatnya persaingan bisnis. Inovasi adalah segalanya, bahwa siapapun mereka yang unggul dalam inovasi berpikir yang akan mampu bertahan. Sekalipun demikian, tidak semua pihak (perusahaan atau produsen) yang menginginkan atau bertahan di tengah persaingan melalui inovasi berpikir. Tidak ada jaminan inovasi akan selalu menjadi segalanya, karena persaingan bisnis selalu diikuti dengan ketidakpastian.

C. Jenis-jenis Kartel

Menurut pengertian dan jenis kartel perdagangan, berikut ini beberapa jenis kartel yang sudah ada :

1. Kartel harga

Dalam kartel jenis ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang bebas atau lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu diperbolehkan menjual di atas penetapan harga yang sudah disepakati, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

2. Kartel harga pokok (prijskartel)

Di dalam kartel harga pokok, anggota-anggotanya menciptakan peraturan diantara sesama mereka untuk perhitungan atau kalkulasi harga pokok dan besarnya Iaba yang sudah disepakati bersama. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerapkali juga datang dari perhitungan Iaba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan tingginya laba yang akan diambil, maka persaingan diantara mereka dapat dihindarkan.

3. Kartel rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang juga disebut kartel wilayah pemasaran untuk mereka. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam pada itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah. lain. Dengan ketentuan seperti ini dapat dicegah persaingan diantara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

4. Kartel syarat

Kartel jenis ini memerlukan penetapan-penetapan di dalam syarat-syarattertentu. Misalnya ada syarat penjualan, atau syarat kualitas barang yang disepakati untuk layak jual kepada konsumen. Kartel juga menetapkan standar kualitas pengiriman. Apakah ditetapkan loco gudang, Fob, C & F, Cif, embalase atau pembungkusan dan syarat-syarat pengiriman lainnya, yang dikehendaki adalah keseragaman diantara para anggota yang tergabung dibawah kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan diantara mereka.

5. Kartel kontigentering

Di dalam jenis kartel ini, masing-masing anggota kartel diberikan jatah dalam banyaknya produksi yang diperbolehkan. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatahnya yang sudah diatur menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah. Akan tetapi sebaliknya akan didenda. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang ketat terhadap banyaknya persediaan sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel kontingentering biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang supaya dengan cara itu barang-barang bisa berada dalam kekuasaannya.

6. Sindikat penjualan atau kantor sentral penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal yaitu kantor penjualan pusat. Persaingan diantara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

7. Kartel laba atau pool

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel, dibagibagikan diantara mereka dengan perbandingan yang tertentu pula.

D. Bahaya Praktik Kartel

Hal yang paling sering terjadi dengan adanya praktik kartel ini adalah :

1. Harga beberapa produk di market menjadi rentan dan tidak stabil. Hal ini paling sering kita lihat terjadi pada produk seperti daging sapi, bawang, beberapa produk sembako, bahkan garam

2. Iklim usaha yang tidak baik

3. Berpengaruh kepada daya beli masyarakat

4. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar (excess profit) yang dinikmati oleh para produsen kartel dalam jangka panjang.

5. Kemungkinan adanya ketidak efisienan produksi.

6. Kemungkinan adanya “Eksploitasi” terhadap konsumen maupun buruh.

7. Ketegaran harga (terutama ke bawah) sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro

E. Beberapa Contoh Praktik Kartel di Indonesia

Prinsip dasar dari perilaku kartel adalah bentuk monopoli dan perilaku monopoli. Dua kondisi tersebut sudah ada sejak berdirinya republik ini. Praktik kartel tersebut merupakan warisan dari kongsi-kongsi perkebunan dan dagang di era Pemerintahan dan Hindia/Belanda.

Perkembangan perilaku monopoli baru mulai terlihat setelah memasuki era Orde baru. Di awal dekade 1970an, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada pihak swasta untuk didorong agar dapat memenuhi target pencapaian substitusi impor. Dengan melibatkan modal asing ataupun investor asing, pencapaian substitusi impor tidak terlalu lama bisa diwujudkan. Praktik kartel dan monopoli di kalangan swasta semakin mulai terlihat pada dekade 1980an.

Baca : Pengertian Peluang Usaha dan Jenisnya yang Paling Menjanjikan

Diduga praktik kartel dan monopoli tersebut merupakan bentuk kesepakatan di antara pemerintah dan kalangan investor + produsen, terutama kalangan investor asing yang melibatkan kalangan produsen di dalam negeri. Apalagi sektor ekonomi yang digarap oleh kalangan swasta tersebut membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

Pemerintah hanya bisa memberikan insentif atau perlakuan khusus kepada hanya beberapa produsen di dalam negeri. Salah satu praktik kartel yang paling dominan di masa itu adalah kartel di antara produsen otomoti. Sebelum masa reformasi, terdapat pengaturan industri yang menetapkan segmen teknologi untuk pasar kendaraan bermotor roda dua.

Honda diberikan penguasaan untuk memproduksi dan merakit kendaraan bermotor dengan teknologi 2 tak. Sementara untuk Yamaha dan Suzuki diberikan penguasaan untuk motor terteknologi 4 tak. Dalam hal ini, Honda tidak diperkenankan masuk, merakit dan memproduksi motor roda dua berteknologi 4 tak, kecuali diperbolehkan masuk melalui impor yang berarti akan dikenakan PPn/bea masuk yang cukup mahal. Pada kelompok sedan, Toyota melalui Induknya, yaitu Toyota Astra Motor mendapatkan kewenangan untuk bermitra dengan pemerintah dalam menyediakan kendaraan-kendaraan dinas untuk pemerintah.

Sekalipun demikian, pihak lain tidak diperkenankan untuk bermitra dengan kalangan swasta dalam penyediaan kendaraan perkantoran, kecuali dengan kesepakatan tertentu. Praktik kartel semacam ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Di kelompok sedan, mereka memiliki asosasi sendiri yang bernama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo.

Baca : 100 Peluang Usaha Sampingan yang Paling Menguntungkan

Beberapa tahun yang lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berhasil membongkar praktik kartel dalam penetapan tarif layanan pesan pendek atau short message service (SMS). Kartel tersebut melibatkan nama-nama perusahaan operator seluler seperti Excelcomindo, Telkomsel, Telkom, Bakrie Telecomunication.

Praktik kartel tersebut teridentifikasi dilakukan selama periode beberapa tahun, serta merugikan konsumen sebesar Rp 4-5 triliun. Praktik kartel dalam industri telepon seluler sesungguhnya sudah terendus cukup lama, bukan semata pada layanan SMS nya, melainkan pula pada penetapan tarif panggilan (call).

Sekalipun pihak KPPU berhasil mengeksekusi kasus tersebut, tetapi denda yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan tidaklah seberapa apabila dibandingkan dengan kerugian konsumen yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Praktik kartel oleh para operator telepon seluler ini pun semakin meluas, bahkan semakin nyata membatasi masuknya pendatang baru.

Kasus yang hampir terungkap adalah kasus operator seluler asal Malaysia, yaitu Axis yang diduga sempat mengalami tekanan industri dan politik, akibat tidak mengikuti aturan main dalam persaingan operator telepon seluler.

KPPU juga pernah berhasil membongkar praktik kartel dalam produksi garam di dalam negeri. Kesepakatan tertutup yang dilakukan oleh sejumlah produsen tersebut mengatur pasokan garam yang disuplai dari Sumatera Utara.

Tahukah Anda, garam ternyata bukan hanya bermanfaat di rumah tangga, melainkan bahan baku vital bagi sektor industri tertentu. Tidak main-main, sektor industri yang sering membutuhkan pasokan garam adalah industri perminyakan.

Sektor-sektor lainnya yang cukup penting membutuhkan pasokan garam seperti industri minuman, industri kimia, industri farmasi, industri kertas, dan lain sebagainya. Begitu besar manfaatnya, tetapi bertolak belakang apabila melihat nasib kesejahteraan para petani garam.

Kemudian, KPPU juga pernah berhasil membongkar modus praktik kartel dalam industri minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Minyak goreng merupakan salah satu dari bahan kebutuhan pokok masyarakat yang kedudukannya sejajar dengan kebutuhan pokok pangan.

Praktik kartel tersebut diketahui telah berlangsung selama beberapa periode dengan modus price pararelism untuk jenis minyak goreng kemasan maupun jenis minyak goreng curah. Kerugian konsumen ditaksir mencapai 5 triliun lebih untuk jenis minyak goreng kemasan bermerek.

Sekali lagi, KPPU berhasil membongkar adanya kartel di dalam penyediaan obat-obatan hipertensi jenis amplodipine besylate yang melibatkan PT. Pfizer Indonesia dan PT. Dexa Medica. Bentuk kartel yang dilakukan adalah jenis kartel harga. Ini barulah praktik kartel untuk satu jenis obat-obatan yang berhasil dibongkar. Diduga kuat, praktik kartel terjadi pula untuk obat-obatan lainnya.

Masalah kartel dalam industri Farmasi di dalam negeri pernah disinggung oleh mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila yang mengeluhkan tentang tata niaga perdagangan obat yang membuat harga obat-obatan menjadi mahal.KPPU sempat pula membongkar dan mengeksekusi praktik kartel di kalangan operator transportasi udara di dalam negeri.

Bentuk praktik kartel yang juga pernah berhasil dibongkar berupa praktik kartel dalam penetapan harga tiket dan tarif fuel surcharge aftur. Industri penerbangan di dalam negeri mulai tumbuh dan berkembang sejak tahun 2000an dengan kemunculan nama-nama baru dalam maskapai penerbangan nasional. Tidak disangka, kemunculan yang begitu cepat tersebut justru semakin memperkuat jalinan komunikasi bisnis yang berujung pada praktik kartel.

Berdasarkan putusan KPPU No.25/KPPU/2010 Tanggal 4 Mei, memutuskan menghukum sembilan maskapai diantaranya PT Sriwijaya, PT Metro Batavia (Batavia Air), PT Lion Mentari Airlines (Lion Air), PT Wings Abadi Airlines (Wings Air), PT Merpati Nusantara Airlines, PT Travel Express Aviation Service dan PT Mandala Airlines bersalah telah melakukan kartel dengan melakukan kesepakatan harga patokan aftur selama 2006-2009. Praktek tersebut menyebabkan konsumen merugi hingga Rp 13,8 triliun. KPPU pun menghukum sembilan maskapai dengan ganti rugi total sebesar Rp 586 miliar. Itulah pengertian kartel dan jenisnya serta dasar hukum yang melarang praktik kartel di Indoensia (marketingjoss.com – redaksi).

Related Posts

About The Author

Add Comment

Pesan Anda